karebata.com
, JAKARTA — Ketua
Badan Anggaran
DPR melalui Komisi Pengawas Anggaran (Banggar) yang diwakili oleh Said Abdullah menyampaikan beberapa catatan terkait dengan Kerangka Ekonomi Makro serta Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal untuk tahun 2026.
KEM-PPKF
yang dikemukakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat sidang bersama DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada hari Selasa, 20 Mei 2025.
Sri Mulyani
mengkomunikasikan tujuan-tujuan ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% hingga 5,8%, tingkat inflasi antara 1,5% sampai dengan 3,5%, kurs rupiah di kisaran Rp16.500-Rp16.900 untuk satu dolar Amerika Serikat, imbal hasil surat utang negara berkisar pada angka 6,6%-7,2%, harga patokan minyak mentah internasional berada dalam rentang $60-$80 per barel, produksi minyak bumi mencapai skala 600-605 ribu barrel per hari, dan volume penyaluran gas alam senilai 953-1017 ribu barel per hari.
Berikut ini adalah proyeksi posisi APBN pada tahun 2026: Pendapatan negara diperkirakan mencapai antara 11,7% hingga 12,2% dari Produk Domestik Bruto (PDB), sementara total belanjanya akan berada dalam rentang 14,19% sampai dengan 14,75% dari PDB. Defisit anggarannya diproyeksikan sekitar 2,48% hingga 2,53% dari PDB. Untuk aspek kesejahteraan masyarakat, tujuannya menetapkan tingkat kemiskinan di bawah 6,5%-7,5%, mengurangi jumlah pengangguran menjadi 4,44%-4,96%, serta memperbaiki indeks ketimpangan distribusi pendapatan atau Gini Rasio ke level 0,377-0,380; selain itu juga meningkatkan Nilai Indeks Kapabilitas Manusia menjadi setidaknya 0,57.
Merespons asumsi ekonomi makro serta ramalan posisi APBN 206 tersebut, Said Abdullah mengemukakan enam poin penting.
Pertama
, berkaitan dengan perang tarif yang telah mempengaruhi sistem perdagangan dunia.
“Pemerintah harus bekerja sama dengan badan internasional guna memperbaiki praktek penentuan tariff unilateral yang direspon dengan tindakan balasan,” jelas Said pada hari Selasa, 20 Mei 2025.
Kedua
,
shortfall
atau
penurunan penerimaan pajak
Seperti sering kali terjadi di awal tahun 2025, dia menyatakan bahwa penurunan ini disebabkan oleh harga komoditas ekspor yang rendah, beberapa produsen mengalami kemunduran dikarenakan berbagai tekanan ekonomi dan persaingan bisnis, ditambah dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga yang melemah.
Permasalahannya adalah Said mengamati beberapa hambatan itu bakal terus berlangsung ke tahun mendatang. Sementara itu, ia menegaskan bahwa pendapatan negara merupakan fondasi vital dalam mewujudkan alokasi dana bagi pelaksanaan beragam proyek prioritas, mencakupi juga komitmen membayar pokok serta bunga hutang yang jatuh tempo dengan jumlah cukup signifikan di masa datang.
“Maka dari itu, pihak berwenang harus menetapkan tujuan pendapatan nasional yang masuk akal-tapi ambisius. Agar hal tersebut tercapai, dibutuhkan strategi pajak lebih luas, minimal di bidang bea cukai, tariff pertambangan mineral, serta industri digital,” ungkapnya.
Ketiga
, program ketahanan pangan. Said mendukung percepatan pelaksanaan program itu agar di masa depan pemerintah tidak lagi harus mengimpor beberapa jenis bahan pangan utama.
Menurut dia, salah satu aspek krusial dalam program ketahanan yang belum sepenuhnya berhasil adalah kekurangan pelaksanaan program pembagian ulang tanah. Ia mendesak pihak berwenang mengimplementasikan lagi skema distribusi tanah seluas 4,5 juta hektare bagi para petani dan pekerja di daerah pedesaan, serta mempersiapkan sumber daya manusia desa dengan kemampuan profesional guna merawat proyek tersebut. Selain itu, ia juga menyerukan adanya bantuan teknologi praktis terkini kepada industri agraris demi meningkatkan produktivitas secara efektif.
Keempat
Terlepas dari program keberlanjutan energi yang harus dipercepat. Menurut pandangan Said, proyek membangun lima kilang minyak masih perlu dilanjutkan guna meningkatkan kapabilitas pemrosesan minyak lokal dan menghindari ketergantungan pada produk impor.
“Sementara itu, kontribusi program Energi Baru dan Terbarukan harus ditingkatkan lagi persenannya dalam pembangkitan dan penggunaan tenaga nasional, serta mengatasi ketidaksinkronan sektor energi nasional yang berkaitan dengan produksi, pemakaian, dan kapasitas daya kita,” ungkapnya.
Kelima
, tren penurunan di bidang industri. Said menggarisbawahi bahwa sektor industri adalah tempat penyerapan tenaga kerja berstatus formal dari kalangan menengah.
Dia yakin bahwa apabila perkembangan sektor industri tak seimbang dengan pertumbuhan ekonomi, hal itu dapat mengakibatkan kelompok menengah merosot dan jatuh ke tingkat yang lebih rendah.
Anggota parlemen dari fraksi PDIP memperingatkan bahwa BPS melaporkan penurunan jumlah kelompok berpendapatan menengah dari 57,33 juta orang di tahun 2019 menjadi 47,85 juta orang di tahun 2024.
Said mengatakan bahwa pemerintah harus memperbaharui sektor industri dengan menciptakan lingkungan industri yang mendukung, termasuk sumber daya manusia, bantuan pembiayaan, penelitian dan pengembangan teknologi, serta insentif pajak.
Selain itu, dia menambahkan, pemerintah harus menggunakan kekayaan sumber daya alam sebagai bahan baku pendukung produksi industri lokal guna menciptakan hasil manufaktur yang sesuai dengan jaringan pasok internasional.
Keenam
, delapan program strategis yang diumumkan untuk tahun 2026 meliputi keamanan pangan dan ketersediaan energi;
Makan Bergizi Gratis
(MBG); program pendidikan; program kesehatan; pengembangan desa, perkoperasian, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM); konsep pertahanan total; serta percepatan invesitasi dan perdagangan internasional.
Menurut dia, melalui sejumlah program itu, pemerintah dapat menjadi lebih maju dalam mencapai tujuan menekan angka pengangguran. Diakhir tahun 2024, indeks pengangguran diperkirakan akan turun ke 4,76%, sementara rasio Gini adalah 0,381; kemudian untuk prediksi pada 2026, tingkat pengangguran diproyeksikan antara 4,44%-4,96% dan rasio Gini berkisar dari 0,377 sampai 0,380.
“Angka tersebut mengindikasikan bahwa tidak tercapai tujuan optimal untuk menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi pengangguran serta memperkecil ketimpangan sosial,” demikian penutupan Said.
