JAKARTA, karebata.com
– Rencana besar 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto sedang menjadi fokus utama bagi Komisi V DPR RI.
Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menyerukan agar Ketua Tim Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, secepatnya dipanggil guna memberikan penjelasan.
roadmap
yang lebih terperinci dan menyeluruh.
Rencana tersebut timbul usai jalannya pemetaan yang diungkapkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dievaluasi sebagai sesuatu yang “masih sangat samar”.
Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menuturkan, diundangnya Hashim untuk mendapatkan penjelasan yang
clear.
“Kami dari REI mendorong agar Komisi V DPR RI mengundang langsung Bapak Hashim Djojohadikusumo sebagai Ketua Tim Satgas Perumahan yang merumuskan program 3 juta rumah sejak awal. Dengan begitu, program ini lebih produktif dan berjalan dengan arah yang jelas. Tidak sein lampu kanan, tapi beloknya ke kiri,” tegas Joko, dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan lima asosiasi pengembang perumahan, Selasa (20/5).
Joko menyebutkan bahwa REI sudah secara aktif berkonsultasi dengan Satgas Perumahan selama kurang lebih delapan bulan sebelum pengambilan sumpah jabatan Presiden Prabowo.
Dalam percakapan itu, Satgas Perumahan sudah menginformasikan tentang tiga program inti yang akan jadi prioritas bagi Kementerian PKP yang bakal didirikan.
Yang ketiga meliputi pembangunan perumahan sosial, hunian bagi masyarakat berpenghasilan menengah bawah (MBR), serta pembaruan rumah.
1. Perumahan Sosial: Jawaban bagi Kelompok Berpenghasilan Rendah
Proyek ini bertujuan untuk mengatasi kemiskinan lewat bidang perumahan. Pihak pemerintah merancang program yang akan menyediakan tempat tinggal bagi kelompok kurang mampu dengan pembayaran angsuran setiap bulannya senilai Rp 600.000 atau totalnya menjadi Rp 7,2 juta dalam satu tahun.
Target awal di tahun 2025 adalah 2 juta unit, terdiri dari 1 juta unit di pesisir dan 1 juta unit di pedesaan, dengan perkiraan anggaran cicilan sekitar Rp 14,4 triliun per tahun.
Selain itu, pemerintah juga akan membangun 1 juta unit rumah susun sederhana milik (rusunami) vertikal di perkotaan.
Pemerintah akan menyediakan lahannya secara gratis dan mengundang investor lokal maupun luar negeri untuk membangunnya.
2. Rumah MBR: Memperluas Sasaran dan Inovasi dalam Pendanaan
Untuk rumah MBR, Satgas Perumahan merumuskan peningkatan target pembangunan dari 220.000 unit menjadi 320.000 unit atau lebih.
Pemerintah akan mencari alternatif pembiayaan di luar APBN, termasuk melalui dana perbankan dengan skema subsidi bunga, serta mencari sumber likuiditas lain dari dalam dan luar negeri.
3. Pembaruan Rumah dan Penataan Wilayah Permukiman Tidak Layak
Program ini fokus pada renovasi dan perbaikan kawasan, dengan rencana pemerintah menggalang dana APBN dan pinjaman luar negeri untuk meningkatkan jumlah renovasi rumah warga tidak mampu di pedesaan dan perkotaan, serta perbaikan kawasan kumuh.
REI Siap Sukseskan Program Tanpa Bebani APBN
Sebagai asosiasi pengembang terbesar dan tertua di Indonesia, REI sejak awal berkomitmen penuh untuk menyukseskan program 3 Juta Rumah.
REI percaya bahwa janji Presiden Prabowo Subianto serta jalur menuju tujuan yang disusun oleh Hashim Djojohadikusumo bersama tim Satgas Perumahan bisa direalisasikan.
REI juga siap merealisasikan target 3 juta rumah, sehingga pemerintah tidak perlu menyiapkan anggaran negara karena pengembang yang akan membangunnya.
“Paling tidak, kita dapat memfasilitas Presiden Prabowo Subianto agar mengumumkan secara spesifik pencapaian proyek 3 juta hunian pada saat beliau memberikan sambutan dalamSidang Tahunan MPRSRI tanggal 16 Agustus 2025 nanti,” ungkap Joko dengan tegas.
Usulan Ketua Umum REI ini menerima tanggapan yang baik dari para pemimpin dan beberapa anggota Komisi V DPR RI. Wakil Ketua Komisi V, Syaiful Huda dari Fraksi PKB, mengekspresikan dukungannya sepenuh hati, menganggap bahwa Program 3 Juta Rumah sama pentingnya dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dia menekankan kepentingan untuk meningkatkan peranan para pembuat produk dan menjauhi campur tangan yang malah dapat mencegah perkembangan tersebut.
“Kami menegaskan bahwa apabila terdapat permasalahan yang dihadapi oleh para pengembang, sebaiknya dilaporkan kepada Komisi V. Tambahan lagi, saya sepakati untuk mengajukan undangan kepada Satgas Perumahan supaya dapat berpartisipasi dalam diskusi ini. Sebab ketika kami menganalisis rancangan jalur kerja dari Kementerian PKP beberapa waktu lalu, banyak aspek penting yang belum mencakup pandangan dan pemikiran tim Satgas Perumahan. Semakin cepat satgas tersebut diajak bergabung, akan semakin bermanfaat bagi proyek-proyek hunian,” ungkap Syaiful dengan tegas.
Anggota Komisi V, Yanuar Arief Wibowo dari Fraksi PKS, turut meminta untuk mengatasi hambatan pada program 3 Juta Rumah dengan cepat dan menyelesaikannya dalam masa tersisa selama tujuh bulan ke depan. Dia menyatakan bahwa hal tersebut mungkin akan membutuhkan koordinasi antara berbagai komisi serta departemen atau lembaga terkait.
“Pihak yang paling mengetahui tentang semua fitur hingga mencapai 3 juta hunian adalah Satgas itu sendiri. Jika sang komandan yang mengelola program tersebut tidak memahami fiturnya, maka hasilnya akan sama saja dengan apa yang sudah kubilang kemarin, yaitu cuma omong kosong,” katanya.
Sama seperti itu, dukungan juga diberikan oleh anggota Komisi V, Danang Wicaksana dari fraksi Partai Gerindra, yang percaya bahwa solusi untuk mencapai ambisi membangun 3 juta hunian tentu dapat ditemukan dalam tim perencanaan asli.
“Kita harus mendengar pendapat Tim Tugas Khusus Perumahan agar peta jalannya 3 juta hunian lebih terang dan pastinya akan memberikan harapan bagi negara kita,” tegasnya.
