Operasi Militer Gerakan Gideon Israel yang sedang berlangsung di Gaza, Palestina, tetap mengakibatkan kerugian jiwa akibat serbuan darat skala luas itu.
belum termasuk juga pemblokiran bantuan kemanusiaan oleh Israel mulai 2 Maret 2025 hingga daerah Gaza, yang semakin memperparah kesulitan penduduk di situ.
Saat ini, perhatian global semakin tertumpu pada Gaza dan situasi yang berkembang di sana. Israel menghadapi kritik tajam dari komunitas internasional.
2 Hari Penyerangan, 60 Orang Warga Palestina Menigalkan Diri
Sejak Senin hingga Selasa (19 sampai 20 Mei), Israel melakukan serangan ke Gaza. Menurut laporan dari Kementerian Kesehatan Gaza, terdapat 60 korban meninggal.
Militer Israel mengatakan bahwa misi Operasi Kereta Perang Gideon adalah untuk menumpas Hamas serta melepaskan para sandera yang tersisa. Meskipun demikian, masih ada jatuhnya korban dari kalangan warga sipil.
“Lebih dari separuh jumlah korban merupakan wanita dan anak-anak,” demikian disampaikan oleh Kementerian Kesehatan di Gaza sebagaimana dilaporkan media.
Associated Press.
Berdasarkan informasi dari Departemen Kesehatan Gaza yang dirilis sejak dimulainya serangan tahun 2023, lebih dari 53 ribu jiwa masyarakat telah tewas. Sebagian besar di antara mereka adalah wanita dan anak-anak.
Tekanan Global, Israel Perpanjang Sanksi Blokadanya Terhadap Gaza
Israel melonggarkan blokade bantuan kemanusiaan dan mengizinkan makanan dalam jumlah terbatas masuk Jalur Gaza. Pelonggaran ini diumumkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
“Atas rekomendasi IDF (Pasukan Pertahanan Israel) dan berdasarkan kebutuhan operasional demi ekspansi pertempuran intensif untuk mengalahkan Hamas, Israel akan mengizinkan makanan masuk dalam jumlah terbatas bagi penduduk untuk memastikan krisis kelaparan tidak meluas di Jalur Gaza,” kata kantor Netanyahu, Senin (19/5).
Secara berangsur bantuan kemanusiaan pun masuk ke Gaza. Teranyar, 93 truk bantuan PBB telah memasuki wilayah Gaza pada Selasa (20/5).
“Sebanyak 93 truk Perseroan Bangsa-Bangsa yang memuat bantuan humaniter, mencakup tepung untuk toko roti, makanan bayi, peralatan medis, serta obat-obatan resep dialihkan hari ini (Selasa) lewat Perlintasan Kerem Shalom menuju Jalur Gaza,” demikian ujar COGAT, organisasi milik kementerian pertahanan Israel yang bertugas mengepalai masalah-masalah sipil dalam wilayah Palestina, seperti dilansir dari
AFP
.
Netanyahu mengatakan bahwa kebijakan lemah tersebut disebabkan oleh krisis kelaparan dan merugikan legitimasi Israel dalam melakukan operasi militer di Gaza. Dia kemudian meminta para pemimpin negara-negara Eropa untuk menjadikan presiden AS, Donald Trump, sebagai contoh karena diyakininya selalu mendukung Israel.
“Konflik bisa usai esok bila tebusan sisa tawanan dilepaskan, Hamas menyerah senjatanya, pucuk pimpinan mereka yang keras diekspatriasi, serta Gaza dide-militarisasi. Tak satupun negeri boleh dituntut mengambil apa pun selain hal tersebut dan Israel pastinya tak bakal merelakan,” kata Netanyahu.
” Ini merupakan pertarungan antara peradaban dan kekerasan. Israel akan tetap bertahan dengan metode yang adil hingga mencapai kemenangan lengkap,” lanjutnya.
Namun, ada juga yang menyebut Netanyahu melunak karena tekanan sekutu-sekutunya, utamanya AS. Netanyahu akan ditinggalkan jika masih tetap melarang bantuan masuk Gaza.
22 Negara Mengecam Sanksi Penolakan Bantuan
Dua puluh dua negara telah merilis pengumuman bersama yang mendesak Israel untuk menghapus blokade bantuan kemanusiaan menuju Gaza. Mereka menekankan bahwa pemblokadian ini membuat penduduk di Gaza berada dalam ancaman kelaparan.
Perjanjian itu ditandatangani oleh Australia, Kanada, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Islandia, Irlandia, Italia, Jepang, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Portugal, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Britania Raya.
Inggris, Kanada dan Prancis Mengecam Serangan Israel
Ketiganya mengecam keras operasi militer Israel yang luas di Gaza. Pada hari Senin (19/5), para pemimpin tersebut memperingatkan bahwa mereka berencana untuk memberlakukan sanksi terhadap Israel apabila serangan tidak segera diakhiri.
Dalam pernyataan bersama itu, Carney, Starmer, dan Macron dengan tegas menyuarakan penolakan mereka terhadap blokade bantuan kemanusiaan ke Gaza. Kritikan ini pun ditujukan kepada Menteri Israel yang berniat untuk memaksa penduduk Gaza meninggalkan wilayahnya.
“Kami tidak berencana untuk pasif sementara pemerintahan Netanyahu melancarkan tindakan-tindakannya yang mengejutkan itu. Apabila Israel tak membatalkan serangan militernya serta mencabut aturan-aturannya tentang bantuan kemanusiaan, kita akan merespons dengan langkah-langkah nyata tambahan,” demikian pernyataan para pemimpin tersebut sebagaimana dilansir.
AFP.
“Mereka menyatakan komitmennya dalam pengakuan terhadap negara Palestina sebagai bagian dari upaya mencapai solusi dua negara dan bersedia bekerjasama dengan pihak-pihak lain guna mewujudkannya,” lanjutnya.
Menanggapi ancaman yang disampaikan oleh Perdana Menteri Inggeris Keir Starmer, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu justru mengkritik kembali mereka tersebut. Ia menyindir pernyataan ketiganya sebagai ‘keuntungan besar’ bagi Hamas.
Kemenlu RI Mengutuk dan Meminta Israel Diberi Sanksi Berat
Pihak pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri pun mengutuk serbuan militer Israel terhadap Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Fasilitas kesehatan ini, didirikan berkat sumbangan dari warga negara Indonesia, jadi sasarannya dalam serangan utama oleh Israel.
Laporan badan pertahanan Gaza serangan Israel ke RS Indonesia membuat rumah sakit terbesar di utara Gaza tersebut berhenti beroperasi. Terdapat pula korban jiwa akibat serangan itu.
“Kemlu RI dengan tegas menyuarakan penolakannya atas serangan berkelanjutan yang dilancarkan Israel di wilayah Gaza, mencakup ancaman pada Rumah Sakit Indonesia di bagian utara Gaza,” demikian disampaikan melalui postingan di X pada hari Selasa, 20 Mei.
“Serangan yang dilancarkan Israel terhadap infrastruktur sipil adalah penyalahgunaan serius dari hukum internasional, hukum humaniter internasional, serta hak azazi manusia,” lanjut Kemlu.
Kemlu menegaskan Israel harus ditindak tegas. Mereka turut pula mendorong agar gencatan senjata di Gaza segera disepakati.
Kemlu menyatakan bahwa Indonesia menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB serta masyarakat dunia agar mengambil langkah keras demi mempertahankan hukum internasional dan mengakhiri kekerasan yang dilakukan Israel.
“Kesepakatan gencatan senjata yang berkelanjutan serta pembukaan akses tanpa batasan untuk bantuan kemanusiaan perlu segera dicapai,” demikian katanya.
