karebata.com, BACAN
– Sejumlah dokter spesialis di RSUD Labuha, kembali bekerja setelah melakukan pertemuan tertutup dengan Bupati Halmahera Selatan, Maluku Utara, Bassam Kasuba.
Pertemuan ini berlangsung di Rumah Dinas Bupati di Desa Papaloang, Kecamatan Bacan Selatan, Senin (19/5/2025) sekitar pukul 14.30 WIT, tepat beberapa jam aksi mogok kerja.
Adapun aksi mogok kerja ini disinyalir berkaitan dengan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan beberapa hak para dokter selama 2 bulan yang tak kunjung dibayar.
Dalam aksi mogok kerja, mereka tak membuka pelayanan praktik di Poliklink masing-masing.
Berdasarkan pantauan dari karebata.com pada hari Selasa (20/5/2025), layanan di sejumlah poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah Labuha sudah dimulai sejak dini hari.
Banyak pasien terlihat mengantri di sejumlah poliklinik itu, termasuk salah satunya Poliklinik Medical Check-Up (MCU).
Kepala Sekretariat RSUD Labuha, La Ode Emi, menyebutkan bahwa layanan di setiap poliklinik telah pulih dan berjalan dengan normal.
“Para dokter spesialis tersebut telah mulai bekerja,” ujarnya singkat.
Saat ini, dokter spesialis bedah digestive di RSUD Labuha, Ferdian Hidayat, menyangkal bahwa dirinya bersama beberapa rekannya sedang melaksanakan pemogokan kerja.
Menurutnya, poliklinik tersebut hanya ditutup sementara untuk persiapan menghadiri sebuah rapat bersama Bupati.
Oleh karena itu, kami tutup ruangannya lantaran tak dapat memberi jaminan kepada pasien tentang kapan mereka bisa kembali ke RSUD untuk bertemu dengan Bupati.
“Bila ruangannya terus dibuka, itu setara dengan memberi harapan pada pasien agar mereka masih bisa menunggu antrian meskipun kita sebenarnya tak ada di sana,” ungkapnya.
Ferdian menyatakan bahwa semua layanan di RSUD Labuha, termasuk bagian Gawat Darurat hingga perawatan inap, beroperasi dengan baik dan tidak ada kendala.
Sebabnya, ruang-ruang di Poliklinik umum untuk pemeriksaan pasien ditutup secara berturut-turut.
“Menyalahkan kami berhenti bekerja sebagai dokter tidak tepat, kami hanya mengunjungi Bupati untuk berkonsultasi tentang keputusan pengelolaan,” katanya.
Namun demikian, Ferdian menyatakan bahwa pertemuan pribadi mereka dengan Bupati hanya berfokus pada penanyaan tentang masalah pembayaran TPP.
“Sekali lagi kita cuma bertemu dengan Bupati, bukan melakukan pemogokan, jadi ruang poliklinik ditutup sementara daripada membuka namun membuat pasien harus menunggu lama,” tegasnya. (*)
