Laporan Jurnalis dari karebata.com oleh Nazmi Abdurrahman
karebata.com, BANDUNG
Pengamat politik dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono menganggap bahwa pemilihan Al Muzzammil Yusuf menjadi presiden PKS dipengaruhi oleh campuran legitimasi dalam negeri serta kemampuan jejaring di luar negeri.
Al Muzzammil Yusuf terpilih sebagai Ketua Umum PKS untuk masa jabatan 2025-2030 setelah musyawarah pertama Dewan Syuro yang diadakan tanggal 5 Juni 2025.
Al Muzzammil Yusuf memperkuat kedudukanannya sebagai Presiden PKS, menyusul periode kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PKS dari tahun 2002 hingga 2003 serta Jabatan Pimpinan Tinggi bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dari tahun 2020 sampai 2025.
Al Muzzammil Yusuf pun pernah aktif di berbagai komisi DPR, seperti Komisi I yang menangani pertahanan serta Komisi XIII yang mengurusi hukum, hak asasi manusia, imigrasi, lembaga pemasyarakatan, dan pemberantasan terorisme. Pengalamannya ini makin memperkokoh klaim keahliannya di ranah politik.
“Dengan cara ini, ia memanfaatkan legitimasi struktural untuk memperkuat kohesi internal dan menyelaraskan sayap konservatif maupun pragmatis PKS,” ujar Kristian, Sabtu (7/6/2025).
Menurut Kristian, Al Muzzammil Yusuf selaku Presiden PKS saat ini menghadapi tantangan untuk mempertahankan dukungan pemilih di Jawa Barat, daerah yang menjadi sumber utama suara PKS dan mulai terpecah belah akibat persaingan antarparti serta dinamika identitas politik.
Dia harus memberikan wewenang yang lebih besar kepada DPW dan DPD daerah setempat agar keputusan penting di DPP sejalan dengan tujuan lokal, seperti masalah pertanahan di Priangan atau perkembangan kota di Jakarta Metropolitan, menurut dia.
Dengan mendukung kader lokal dan mempermudah komunikasi dua arah, menurutnya, Almuzamil memiliki kesempatan untuk menghindari “pengaliran otak” suara Islam-ke partai lain serta meningkatkan efisiensi mesin politik PKS dalam pemilihan tahun 2029.
Dia menyebutkan bahwa secara nasional, posisi PKS yang dipimpin oleh Al Muzzammil Yusuf kini cenderung mendekati arah berkoalisinya dengan pemerintah.
“Pernyataan resmi dalam konferensi pers DPP PKS tanggal 5 Juni 2025 menggarisbawahi tekad partai untuk bekerja sama mendukung keberhasilan agenda pemerintah Prabowo-Gibran,” katanya.
Tindakan ini mungkin dapat dilihat sebagai langkah strategis PKS untuk memperluas partisipasi mereka dalam pembentukan undang-undang utama, menduduki posisi penting di berbagai institusi negara, serta mengawasi alokasi keuangan pemerintah.
Kristian juga mengomentari tentang agenda perjumpaan antara Al Muzzammil Yusuf dengan Presiden RI Prabowo Subianto serta Anies Baswedan yang akan berlangsung usai acara pelantikan tersebut.
Menurut dia, acara tersebut memiliki dua tujuan penting. Yang pertama, bertemu dengan Prabowo berfokus pada pengukuhan status PKS sebagai sekutu setaraf dengan pemerintahan nasional.
“Mengonfirmasikan keterlibatan dalam penyusunan keputusan dan pembagian dana, bersama dengan dukungan politik untuk menyetujui rancangan undang-undang dan agenda nasional yang utama,” ujarnya.
Dalam pertemuan dengan Anies Baswedan, sasaran utamanya adalah membidik kelompok pemilih moderat serta pengguna suara kota yang biasa mendukung Anies. Langkah ini juga bertujuan untuk tetap membuka peluang bagi pembentukan koalisi alternatif di kemudian hari.
“Maka, PKS mencoba menyelarasakan pendekatan praktis dalam mengumpulkan kekuasaan dengan posisi politik yang moderat,” jelasnya.
Secara umum, Al Muzzammil Yusuf mengombinasikan metode legitimasi dalam negeri dengan aliansi luar negeri untuk meningkatkan kekuatan influencer PKS tidak hanya di Jawa Barat tetapi juga pada arena nasional.
“Berdasarkan kondisi di Jawa Barat, peningkatan kerangka wilayah serta menyesuaikan kebijakan lokal merupakan hal penting untuk menyusun ulang dasar pendukung masyarakat yang semakin terpecah-belah karena ketidakkonsistenan dalam posisi politik PKS,” ungkapnya.
Di level nasional, kerjasama dengan Pemerintah Prabowo-Gibran serta pendekatan awal ke arah Anies Baswedan mencerminkan strategi politik ganda, memastikan posisi dalam pengambilan keputusan pemerintahan sementara juga menyimpan fleksibilitas untuk kemitraan koalisi yang lebih besar.
“Metode ini diyakini dapat mengokohkan posisi PKS sebagai pemain yang kompeten di tengah dinamika politik Indonesia,” katanya.
